Published On: Sel, Okt 14th, 2014

CSR PKP2B PT.BIB “Tak Jelas”, Disinyalir Dana Miliyardan Rupiah Masyarakat Lenyap

Print Friendly, PDF & Email

BatulicinNews.com – Satui :

Corporate Social Responsibility (CSR) PKP2B PT. Borneo Indo Bara tidak jelas, disinyalir hak lingkungan dan masyarakat desa Wonorejo dan Sumber Makmur kecamatan Satui, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan miliyardan rupiah raib dan lenyap ditelan bumi entah kemana.

20141014-100256 AM.jpg
Berdasarkan kesepakatan PT.Borneo Indo Bara dengan pemerintahan desa Wonorejo dan Sumber Makmur, Nomor Surat Perjanjian : 008/SPJ/BIB/VI/2002 tertanggal 17 bulan Juni tahun 2002, bertempat di Banjarmasin disepakati PT.BIB saat itu diwakili GE.HARYANTO selaku direktur utama,( PKP2B generasi ke II nomor izin : 007/PK/PTBA-BI/1994, tertanggal 15 Agustus 1994 antara Pemerintah dan PT. Tambang Batubara Bukit Asam) sepakat memberikan CSR kepada masyarakat dua desa tersebut berdasarkan produksi batubara PT.BIB.

20141014-100355 AM.jpg
Dengan syarat kedua masyarakat desa tersebut tidak akan pernah menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun dan bersedia menjaga jalan serta sarana prasarana lainya PT.BIB tanpa adanya pungutan pungutan.

Namun berdasarkan keterangan dan informasi dari pihak-pihak terkait pelaksanaan kesepakatan tersebut hanya 3 kali atau 3 bulan berjalan, selanjutnya tidak ada kejelasan hingga saat ini, walaupun masyarakat dan pemberintahan desa bersurat, tidak ada jawaban.

20141014-100702 AM.jpg
” Ya ini adalah bentuk tanggung jawab perusahaan kepada lingkungan dan masyarakat ( sosial ),memberikan kontribusi untuk kemajuan ekonomi, sosial, dan lingkungan berdasarkan pandangan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan kewajaran serta kearifan lokal”, tanggapan Gusti Wahyu Hidayat.SH Ketua Marcab Tanbu kepada Batulicinnews.com terkait pengaduan masyarakat tersebut.

” Menghormati lingkungan dan hak-hak asasi manusia yang dipengaruhi kegiatan yang dijalankan perusahaan tersebut sejalan dengan kewajiban dan komitmen pemerintahan dimana tempat perusahaan beroperasi bersifat kewajaran. Walau ini sudah terjadi puluhan tahun yang lalu, harus tetap diluruskan, karena apabila permasalahan ini dibiarkan bisa menjadi black image masyarakat bagi pemerintah desa tersebut”, tambahnya.

” Kalaupun itu dana memang terbayar, dan tidak sampai kepihak terkait, disinyalir anggaran dana yang harus diterima masyarakat raib, hilang di makan oknum perusahaan”.

Berdasarkan pantauan dan data dilapangan BatulicinNews.com, desa Wonorejo dan desa Sumber Arum berada di site Batulaki PT.Borneo Indo Bara, memiliki potensi deposite kurang lebih 26 juta Mt batubara terukur, yang sudah diproduksi kurang lebih 50%.

20141014-103348 AM.jpg
Keterlibatan perusahaan dalam program CSR dilatarbelakangi dari beberapa kepentingan, setidaknya bisa diidentifikasi tiga motif keterlibatan perusahaan, yaitu motif menjaga keamanan fasilitas produksi, motif mematuhi kesepakatan kontrak kerja, dan motif moral untuk memberikan pelayanan sosial pada masyarakat lokal.

Coorporate Social Responsibilty (CSR) merupakan tanggung jawab sosial perusahaan untuk memajukan masyarakat di sekitar perusahaan itu berada. Namun dalam beberapa fakta di lapangan kerap ditemukan penggunaan CSR dalam berbagai bentuk untuk membungkam “perselingkuhan” yang terjadi antara swasta dengan oknum pemerintah daerah.

Di sisi lain, KPK juga menemukan persoalan terhadap perusahaan pertambangan di 12 provinsi, salah satunya Kalimantan Selatan, kabupaten Tanah Bumbu, terutama yang terkait kurang bayar pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan perijinan wilayah usaha pertambangan. Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmani juga mengungkapkan banyak pengusaha tambang yang bermasalah dengan pajak yang disebabkan perselisihan pendapat dan tidak membayar pajak. Selain itu yang dominan adalah kontrak karya atau PKP2B.

Tak hanya masalah CSR, tidak adanya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melakukan operasi ilegal sudah menjadi hal yang lazim pada usaha minerba di Indonesia, hal ini diutarakan Dirjen Minerba Kementerian ESDM R Sukhyar. Menurutnya, perusahaan tambang yang tidak membayar royalti harus segera melunasinya hingga tenggang waktu Desember 2014, termasuk jaminan reklamasi bekas tambang, pada kegiatan Koordinasi dan Supervisi atas Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara, di Gedung KPK, Jakarta pada Rabu (27/8). RED

About the Author

- Kontributor Media Online BatulicinNews.com : SATUI