https://www.instagram.com/automoyka_himchistka_kiev Instagram Блеск https://www.instagram.com/automoyka_himchistka_kiev Instagram Блеск Published On: Rab, Okt 15th, 2014
SATUI | By Facebook Блеск here Facebook Блеск here biro Satui

Penutupan Jalan Raya Ada Aturannya, Pemerintah dan Kepolisian “Membisu”

Print Friendly, PDF & Email

https://www.facebook.com/autostudio.glyanec Facebook Автостудия Глянец https://www.facebook.com/autostudio.glyanec Facebook Автостудия Глянец BatulicinNews.com – Satui

Facebook Детейлинг link Facebook Детейлинг link Penutupan dan pengalihan jalan propinsi dikm.169 desa Satui Barat, kecamatan Satui,Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, sudah hampir memasuki waktu dua bulan, yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan batubara PT.Bumi Dharma Kencana (BDK) dan PT. Anugerah Borneo Coal (ABC), sampai hari ini berdasarkan pantauan BatulicinNews.com dilapangan diarea tersebut hingga saat ini belum ada aktifitas perbaikan dan tanpa penjagaan petugas.

Instagram Автостудия Глянец go Instagram Автостудия Глянец go “Penutupan jalan memang diizinkan namun wajib memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ),” jelas Sekjen KPMP Syaprudin Loepe. S Kom.SH, akan tetapi, dibolehkannya oleh UU bukan berarti tata etika dan kesalamatan di jalan raya diabaikan begitu saja.

“Syarat utama penutupan jalur, pertama harus ada jalan alternatif dan kondisional, untuk penutupan jalan nasional dan jalan provinsi dapat diizinkan hanya untuk kepentingan umum yang bersifat nasional. Konsekuensi hukum dari pihak yang menutup jalan bertanggung jawab baik secara pidana maupun perdata”.

“Jika melanggar, secara pidana akan dijerat dengan Pasal 274 ayat (1) dan Pasal 279 UU LLAJ dengan ancaman satu tahun penjara. Secara perdata dapat digugat dengan dasar hukum perbuatan melawan hukum, Pasal 1365 KUH Perdata. Jika penutupan jalan yang melawan hukum tersebut menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan kematian pada orang lain, maka dapat dikenakan pasal pidana kelalaian mengakibatkan orang lain meninggal dunia (Pasal 359 KUHP) dengan ancaman pidana lima tahun penjara”, tambah Loupe.

“Jika penggunaan jalan tersebut mengakibatkan penutupan jalan, maka berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Perkapolri nomor 10/2012, izin penggunaan jalan tersebut akan diberikan dan mengantongi surat dari Polri, tujuh hari sebelum melakukan penutupan dan pengalihan “.

20141015-043211 PM.jpg
Dari sisi lingkungan hidup, Berry Nahdian Furqon aktifis senior WALHI Kal – Sel kepada BatulicinNews.com berharap kasus ini menjadi perhatian khusus semua pihak,” Kasus ini mesti diusut tuntas, pertama pihak perusahaan pemegamg izin dan pelaksana eksploitasi bisa dikenakan tindak pidana lingkungan hidup dan pidana umum terkait tindakan merusak fasilitas publik serta mengganggu kepentingan umum”

“Kedua, pemerintah daerah juga bisa dikenakan sanksi hukum karena telah lalai dan cenderung melakukan pembiaran sehingga hal tersebut terjadi”, tambahnya.

20141015-043346 PM.jpg
“Selain dikenakan tindak pidana lingkungan sesuai dengan UU nomor 32/2009 tentang PPLH juga mestinya dikenakan sanksi administrasi sampai pada pencabutan izinnya dg tetap dibebani tanggung jawab melakukan pemulihan”.

“Hal tersebut dilakukan selain sebagai bagian dari keseriusan penegakan hukum juga bagian dari proses pembenahan pengelolaan tambang d daerah dengan memberikan efek jera kepada para penambang yg nakal dan tidak taat aturan”.

“Bagi pemberi izin yg dengan sengaja tidak melakukan pengawasan atau kelalaian maka bisa dikenakan pasal 112 UU PPLH dengan ancaman pidana paling lama 1 tahun, dan jika pemerintah daerah tidak bertindak menerapkan sanksi baik administratib maka tindakan bisa dilakukan oleh pemerintah pusat melalui menteri”.

“Terkait kasus di kecamatan Satui, Tanah Bumbu, saya menilai telah terjadi pelanggaran secara kolektif yang dilakukan oleh perusahaan, pemda dan aparat keamanan secara bersama-sama sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan sampai merusak jalan sebagai fasilitas publik yang merugikan kepentingan rakyat kebanyakan. Sehingga kasus ini membutuhkan intervensi lebih luas dan jenjang lebih tinggi baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat”, tambah Berry. Red

Redaksi
Telp: 081348241609/082221022211

About the Author

- Kontributor Media Online BatulicinNews.com : SATUI

Displaying 2 Comments
Have Your Say
  1. rahman berkata:

    pulisinya sudah ditutupi motor lawan kantor hanyar bos ae

  2. didik.s berkata:

    sudah ditukari urang pemerintah lwn pulisinya…jalan tu dialihkan ndak ditabang pa ae…